FKPS Kritisi LKPJ Bupati

PKS PEMALANG - Empat raperda prakarsa dewan dan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang dibedah oleh FPKS DPRD Pemalang bersama Kader-kader PKS, Sabtu (30/3) lalu, di hotel winner Pemalang.
Ketua FPKS Pemalang, Ikmaludin Aziz mengatakan pihaknya mengundang kader PKS untuk berbicara memberikan masukan terkait pembahasan raperda inisiatif dan memberikan masukan LKPJ tahun 2012.

 "Kader PKS terbaik kita, mengkritisi 4 raperda dan LKPJ,"terangnya.

Dia menjelaskan beberapa yang dikritisi adalah kaitan honor kegiatan pada eksekutif yang begitu besar angkanya terutama pada pos uang lembur yang terlalu banyak.

"Uang lembur banyak sekali seharusnya ada aturan, ada indikasi kearah dalam tanda tangan fiktif,"ujarnya menambahkan, jadi besarnya belanja pegawai terutama pada belanja langsung menjadi sorotan.

 "Honor kegiatan yang bisa dipangkas dan ditiadakan, walaupun eksekutif akan berargumen sudah ada permen,"terangnya.

Pihaknya juga menilai perlunya SKPD memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM). "Masing-masing  SKPD belum mempunyai SPM sampai hari ini, padahal SPM kewajiban bagi SKPD,"ujarnya.

Bagimana menilai kinerja bupati, lanjut dia, saat SPM tidak terdokumentasikan dan tak punya.
"SPM digunakan untuk menilai kinerja dan keberhasilan SKPD berikut juga bupati,"ujarnya.(humas)